JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "hak pelaku usaha "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN LUAR NEGERI | PERUBAHAN
222/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusa...

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 30 Jul 2018
  • Diundangkan: 30 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
57/PUU-XVIII/2020

Permohonan: a. Mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. ...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    173/PMK.06/2020

    Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    • Ditetapkan: 27 Okt 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    53/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1))

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      47/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        49/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-XVIII/2020

          Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            30/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              70 P/HUM/2013

              Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 15
                • 16
                • 17
                • ...
                • 21

                Loading...
                Quick Look - ??
                • hak pelaku usaha...
                • perlindungan investasi...
                • compliance pajak...
                • inovasi ekonomi...
                • dukungan UMKM...