JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 198 hasil yang relevan dengan "obligasi negara "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
236/PMK.08/2012

Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
123/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
77/PMK.08/2013

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 11 Apr 2013
  • Diundangkan: 11 Apr 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
10/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
    257/PMK.08/2016

    Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
    127/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 24 Sep 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    69 P/HUM/2014

    Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEFISIT ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2016
      153/PMK.07/2015

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

      • Ditetapkan: 07 Agu 2015
      • Diundangkan: 07 Agu 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
      209/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 27 Nov 2015
      • Diundangkan: 27 Nov 2015

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 15
      • 16
      • 17
      • ...
      • 20

      Loading...
      Quick Look - ??
      • obligasi negara...
      • investasi jangka panjang...
      • instrumen utang pemerintah...
      • stabilitas keuangan...
      • kebijakan fiskal...