JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 176 hasil yang relevan dengan "sanksi kepabeanan "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
37/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PIUTANG BEA MASUK | TATACARA PENGHAPUSAN
    71/PMK.04/2012

    Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.

    • Ditetapkan: 08 Mei 2012
    • Diundangkan: 08 Mei 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    234/PMK.05/2020

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 30 Des 2020
    • Diundangkan: 30 Des 2020
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
        PER-16/BC/2016

        Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

        • Ditetapkan: 29 Apr 2016
        • Diundangkan: 29 Apr 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XVIII/2020

          Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
            37/PMK.04/2013

            Toko Bebas Bea.

            • Ditetapkan: 27 Feb 2013
            • Diundangkan: 27 Feb 2013

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
            10/PMK.03/2013

            Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

            • Ditetapkan: 02 Jan 2013
            • Diundangkan: 02 Jan 2013

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 15
            • 16
            • 17
            • 18

            Loading...
            Quick Look - ??
            • sanksi kepabeanan...
            • kebijakan tarif bea masuk...
            • pelanggaran peraturan perdagangan...
            • tata cara penyelesaian sengketa kepabeanan...
            • pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan...