JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 184 hasil yang relevan dengan "PPh Pasal 21 "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN INTERNASIONAL | IMPOR BARANG
    148/PMK.04/2015

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Jul 2015
    • Diundangkan: 04 Agu 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PELAKSANAAN | LELANG
    27/PMK.06/2016

    Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

    • Ditetapkan: 19 Feb 2016
    • Diundangkan: 19 Feb 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | KURANG BAYAR
    187/PMK.07/2017

    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya.

    • Ditetapkan: 08 Des 2017
    • Diundangkan: 08 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGHASILAN PEKERJA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
        486/KMK.03/2003

        Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

        • Ditetapkan: 30 Okt 2003
        • Diundangkan: 30 Okt 2003
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        41 P/HUM/2015

        Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
          120/PMK.04/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

          • Ditetapkan: 31 Agu 2017
          • Diundangkan: 31 Agu 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
          187/PMK.03/2015

          Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

          • Ditetapkan: 30 Sep 2015
          • Diundangkan: 30 Sep 2015

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 16
          • 17
          • 18
          • 19

          Loading...
          Quick Look - ??
          • PPh Pasal 21 prosedur pemotongan...
          • PPh Pasal 21 tarif...
          • perhitungan PPh Pasal 21...
          • kewajiban pelaporan PPh Pasal 21...
          • PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap...