JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 188 hasil yang relevan dengan "Sistem monitoring keuangan negara "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    142/PMK.02/2018

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

    • Ditetapkan: 29 Okt 2018
    • Diundangkan: 29 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
    61/PMK.02/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2017
    • Diundangkan: 12 Mei 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      55/PMK.06/2019

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

      • Ditetapkan: 07 Mei 2019
      • Diundangkan: 08 Mei 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
      253/PMK.05/2016

      Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
      187/PMK.07/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 02 Des 2016
      • Diundangkan: 02 Des 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KESEHATAN | JAMINAN
      PERPRES 12 TAHUN 2013

      Jaminan Kesehatan.

      • Ditetapkan: 18 Jan 2013
      • Diundangkan: 18 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 16
      • 17
      • 18
      • 19

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Sistem monitoring anggaran negara...
      • transparansi keuangan publik...
      • pengawasan belanja negara...
      • audit keuangan pemerintah...
      • efisiensi pengelolaan dana publik...