JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 187 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan ekonomi dan eksploitasi batubara "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
31 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-X/2012

    PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
      11/PMK.04/2019

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

      • Ditetapkan: 06 Feb 2019
      • Diundangkan: 06 Feb 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
      109/PMK.04/2019

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

      • Ditetapkan: 31 Jul 2019
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      44/PUU-IX/2011

      Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        142/PMK.02/2018

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

        • Ditetapkan: 29 Okt 2018
        • Diundangkan: 29 Okt 2018
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          58/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KLASIFIKASI | ANGGARAN
            127/PMK.02/2015

            Klasifikasi Anggaran.

            • Ditetapkan: 07 Jul 2015
            • Diundangkan: 07 Jul 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
            248/PMK.05/2012

            Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

            • Ditetapkan: 28 Des 2012
            • Diundangkan: 28 Des 2012

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 16
            • 17
            • 18
            • 19

            Loading...
            Quick Look - ??
            • keberlanjutan ekonomi...
            • eksploitasi batubara...
            • kebijakan fiskal...
            • investasi ramah lingkungan...
            • pendanaan transisi energi...