JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan sektor energi terbarukan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
173/PMK.011/2014

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

  • Ditetapkan: 22 Agu 2014
  • Diundangkan: 22 Agu 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    24/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41/PUU-XVIII/2020

      Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
        203/PMK.02/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Des 2018
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        1/PUU-X/2012

        PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          217/PMK.02/2017

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KLASIFIKASI | ANGGARAN
          187/PMK.02/2019

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

          • Ditetapkan: 16 Des 2019
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
          PP 81 TAHUN 2019

          Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

          • Ditetapkan: 20 Nov 2019
          • Diundangkan: 25 Nov 2019

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
          124/PMK.02/2016

          Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

          • Ditetapkan: 08 Agu 2016
          • Diundangkan: 08 Agu 2016
          • 1
          • ...
          • 16
          • 17
          • 18
          • ...
          • 21

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan perpajakan energi terbarukan...
          • insentif pajak sektor energi terbarukan...
          • strategi perpajakan untuk investasi energi hijau...
          • penerapan pajak karbon di sektor energi...
          • kebijakan fiskal mendukung energi terbarukan...