JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 203 hasil yang relevan dengan "partisipasi masyarakat melalui platform digital "
Dalam 0.068 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
PP 6 TAHUN 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

  • Ditetapkan: 08 Jan 2007
  • Diundangkan: 08 Jan 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
12/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    88/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        1/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
          79/PMK.010/2020

          Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

          • Ditetapkan: 03 Jul 2020
          • Diundangkan: 03 Jul 2020
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
          81/PMK.010/2020

          Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

          • Ditetapkan: 03 Jul 2020
          • Diundangkan: 03 Jul 2020
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
          PP 82 TAHUN 2012

          Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

          • Ditetapkan: 12 Okt 2012
          • Diundangkan: 12 Okt 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          41 P/HUM/2015

          Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            142/PMK.02/2018

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

            • Ditetapkan: 29 Okt 2018
            • Diundangkan: 29 Okt 2018
            • 1
            • ...
            • 16
            • 17
            • 18
            • ...
            • 21

            Loading...
            Quick Look - ??
            • partisipasi masyarakat digital...
            • transparansi anggaran publik...
            • e-government dan partisipatif...
            • aplikasi laporan keuangan masyarakat...
            • konsultasi publik online...