JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 203 hasil yang relevan dengan "e-PPN "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | PERTAMBANGAN BATUBARA | PEDOMAN AKUNTANSI
196/PMK.05/2014

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2014
  • Diundangkan: 07 Okt 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
    154/PMK.05/2013

    Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    • Ditetapkan: 13 Nov 2013
    • Diundangkan: 13 Nov 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN INTERNASIONAL | IMPOR BARANG
    148/PMK.04/2015

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Jul 2015
    • Diundangkan: 04 Agu 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    71/PUU-IX/2011

    Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | BIDANG ANGGARAN
      9/PMK.02/2017

      Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

      • Ditetapkan: 30 Jan 2017
      • Diundangkan: 30 Jan 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
      147/PMK.04/2011

      Kawasan Berikat.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2011
      • Diundangkan: 06 Sep 2011

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
      120/PMK.04/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

      • Ditetapkan: 31 Agu 2017
      • Diundangkan: 31 Agu 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BEA MASUK | PERUBAHAN
      169/PMK.04/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

      • Ditetapkan: 20 Nov 2017
      • Diundangkan: 20 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
      16/PMK.03/2011

      Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

      • Ditetapkan: 24 Jan 2011
      • Diundangkan: 24 Jan 2011

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 17
      • 18
      • 19
      • 20
      • 21

      Loading...
      Quick Look - ??
      • e-PPN untuk pengelolaan pajak...
      • keuntungan e-PPN dalam transparansi keuangan...
      • implementasi e-PPN dan dampaknya terhadap UKM...
      • e-PPN dalam mendukung kebijakan fiskal...
      • efektivitas e-PPN dalam audit pajak...