JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 189 hasil yang relevan dengan "pengelolaan sumber daya bersama "
Dalam 0.04 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
    132/PMK.06/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

    • Ditetapkan: 03 Okt 2017
    • Diundangkan: 03 Okt 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        12/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          46/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            43/PUU-X/2012

            Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              93/PMK.02/2011

              Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

              • Ditetapkan: 27 Jun 2011
              • Diundangkan: 27 Jun 2011
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
              41/PMK.09/2010

              Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

              • Ditetapkan: 22 Feb 2010
              • Diundangkan: 22 Feb 2010
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
              76/PMK.01/2009

              Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

              • Ditetapkan: 21 Apr 2009
              • Diundangkan: 21 Apr 2009
              • 1
              • ...
              • 17
              • 18
              • 19

              Loading...
              Quick Look - ??
              • pengelolaan anggaran daerah...
              • transparansi keuangan publik...
              • efisiensi pengeluaran pemerintah...
              • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
              • peningkatan kapasitas pengelola keuangan...