JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 188 hasil yang relevan dengan "perbandingan pajak konvensional dan pajak progresif "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
263/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
259/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
24/PMK.04/2011

Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 07 Feb 2011
  • Diundangkan: 07 Feb 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
87/PMK.05/2009

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2009
  • Diundangkan: 30 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    PP 27 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

    • Ditetapkan: 19 Mar 2009
    • Diundangkan: 19 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 17
      • 18
      • 19

      Loading...
      Quick Look - ??
      • perbandingan pajak konvensional dan pajak progresif...
      • dampak pajak progresif terhadap perekonomian...
      • keuntungan pajak konvensional bagi usaha kecil...
      • hasil studi perbandingan sistem pajak...
      • kebijakan pajak dan keadilan sosial...