JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 216 hasil yang relevan dengan "sistem akuntansi pemerintah daerah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN
250/PMK.06/2011

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 30 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
220/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
62/PUU-XI/2013

Pengujian UU Nomor 17/2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    48/PUU-XI/2013

    PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | KONTRAK KERJA SAMA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      245/PMK.05/2012

      Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 30 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PELAPORAN ASET
      02/PMK.05/2011

      Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | TRANSFER KE DAERAH
      06/PMK.07/2012

      Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 09 Jan 2012
      • Diundangkan: 09 Jan 2012

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 17
      • 18
      • 19
      • ...
      • 22

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sistem akuntansi pemerintah daerah...
      • pelaporan keuangan daerah...
      • pengelolaan anggaran daerah...
      • audit keuangan pemerintah daerah...
      • transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah...