JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.353 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.02 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN UMUM
    140/PMK.07/2011

    Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 23 Agu 2011
    • Diundangkan: 23 Agu 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL
    220/PMK.07/2011

    Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 19 Des 2011
    • Diundangkan: 19 Des 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | MINYAK DAN GAS BUMI
    258/PMK.011/2011

    Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2011
    29/PMK.011/2011

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 28 Feb 2011
    • Diundangkan: 28 Feb 2011
    Thumbnail
    TELEKOMUNIKASI | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    112/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    107/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    113/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    KEMASAN INFUS | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    118/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    Thumbnail
    BIDANG BEA CUKAI | PEMBERITAHUAN PABEAN
    194/PMK.04/2016

    Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.

    • Ditetapkan: 19 Des 2016
    • Diundangkan: 19 Des 2016
    Thumbnail
    MINYAK GORENG | TAHUN ANGGARAN 2011
    26/PMK.011/2011

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 14 Feb 2011
    • Diundangkan: 14 Feb 2011
    • 1
    • ...
    • 181
    • 182
    • 183
    • ...
    • 336
    Quick Look - ??