JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.353 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.023 detik
    Thumbnail
    WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | PAJAK PENGASILAN PS.21
    210/PMK.07/2011

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 12 Des 2011
    • Diundangkan: 12 Des 2011
    Thumbnail
    ALOKASI KURANG BAYAR | PROVINSI PAPUA BARAT
    229/PMK.07/2011

    Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan ...

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA PANAS BUMI
    231/PMK.011/2011

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkita...

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | PROVINSI PAPUA BARAT
    240/PMK.07/2011

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Pa...

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011
    Thumbnail
    ALOKASI BIAYA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    256/PMK.011/2011

    Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang Dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Bagi Kontrak...

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    PERUBAHAN | PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
    227/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH
    22/PMK.011/2011

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplor...

    • Ditetapkan: 07 Feb 2011
    • Diundangkan: 07 Feb 2011
    Thumbnail
    STAN | KEMENTRIAN KEUANGAN
    Peng PENG-379/SJ/2011

    Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Stan) Tahun Akademik 2011/2012 dalam Rangka Rekrutmen Calon Pega...

    • Ditetapkan: 03 Jul 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
    10/PMK.09/2015

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 12 Jan 2015
    • Diundangkan: 12 Jan 2015
    Thumbnail
    PEMBUATAN RESIN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    115/PMK.011/2011

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2011
    • Diundangkan: 18 Jul 2011
    • 1
    • ...
    • 183
    • 184
    • 185
    • ...
    • 336
    Quick Look - ??