JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15046 (Release-13)

    Ditemukan 2.027 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.013 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    30/PUU-X/2012

    Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
      77/PMK.01/2011

      Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi d...

      • Ditetapkan: 06 Apr 2011
      • Diundangkan: 06 Apr 2011

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. ASKES
        35/PMK.02/2011

        Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Askes (Persero).

        • Ditetapkan: 28 Feb 2011
        • Diundangkan: 28 Feb 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
        242/PMK.07/2011

        Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

        • Ditetapkan: 27 Des 2011
        • Diundangkan: 27 Des 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
        249/PMK.02/2011

        Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 28 Des 2011
        • Diundangkan: 28 Des 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | REVISI ANGGARAN
        69/PMK.02/2010

        Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Mar 2010
        • Diundangkan: 23 Mar 2010

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APBN | ALOKASI KURANG BAYAR
        06/PMK.07/2011

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialoka...

        • Ditetapkan: 10 Jan 2011
        • Diundangkan: 10 Jan 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        97/PUU-X/2012

        PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA
          79/PMK.02/2012

          Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk K...

          • Ditetapkan: 24 Mei 2012
          • Diundangkan: 24 Mei 2012

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 188
          • 189
          • 190
          • ...
          • 203
          Quick Look - ??