JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 226 hasil yang relevan dengan "hak keberatan "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    73 P/HUM/2013

    Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGHAPUSAN | PENETAPAN
      68/PMK.03/2012

      Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

      • Ditetapkan: 02 Mei 2012
      • Diundangkan: 02 Mei 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      41/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
        234/PMK.01/2015

        Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 21 Des 2015
        • Diundangkan: 21 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
        259/PMK.04/2010

        Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

        • Ditetapkan: 31 Des 2010
        • Diundangkan: 31 Des 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
        242/PMK.03/2014

        Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Des 2014
        • Diundangkan: 24 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        42/PUU-X/2012

        Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          77/PUU-IX/2011

          Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
            212/PMK.01/2017

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

            • Ditetapkan: 29 Des 2017
            • Diundangkan: 29 Des 2017
            • 1
            • ...
            • 18
            • 19
            • 20
            • ...
            • 23

            Loading...
            Quick Look - ??
            • hak keberatan pajak...
            • prosedur pengajuan keberatan...
            • perlindungan hak wajib pajak...
            • pengawasan pelaksanaan keberatan...
            • mekanisme penyelesaian sengketa pajak...