JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 210 hasil yang relevan dengan "regulasi blockchain untuk transaksi fiskal "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        46/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
          77/PMK.08/2013

          Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

          • Ditetapkan: 11 Apr 2013
          • Diundangkan: 11 Apr 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
          143/PMK.02/2015

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

          • Ditetapkan: 24 Jul 2015
          • Diundangkan: 24 Jul 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA ALOKASI UMUM | DANA BAGI HASIL
          47/PMK.07/2011

          Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

          • Ditetapkan: 15 Mar 2011
          • Diundangkan: 15 Mar 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          91/PUU-XIII/2015

          Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            73 P/HUM/2013

            Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 18
              • 19
              • 20
              • 21

              Loading...
              Quick Look - ??
              • regulasi blockchain fiskal...
              • pemanfaatan teknologi blockchain dalam perpajakan...
              • transparansi transaksi fiskal berbasis blockchain...
              • perlindungan data dalam transaksi blockchain...
              • kebijakan kementerian keuangan tentang teknologi digital...