JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15234 (Release-21)

    Ditemukan 2.069 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.023 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PERENCANAAN KEBUTUHAN
    226/PMK.06/2011

    Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 19 Des 2011
    • Diundangkan: 20 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    41/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      30/PUU-X/2012

      Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BANTUAN SOSIAL | BELANJA
        81/PMK.05/2012

        Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 01 Jun 2012
        • Diundangkan: 01 Jun 2012

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XI/2013

        Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          46/PUU-X/2012

          Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUBSIDI PUPUK
            94/PMK.02/2011

            Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

            • Ditetapkan: 27 Jun 2011
            • Diundangkan: 27 Jun 2011

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            107/PUU-XI/2013

            Pengujian UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              58/PUU-XI/2013

              Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik I...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
                180/PMK.07/2015

                Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

                • Ditetapkan: 25 Sep 2015
                • Diundangkan: 25 Sep 2015
                • 1
                • ...
                • 190
                • 191
                • 192
                • ...
                • 207
                Quick Look - ??