JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 2.011 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XI/2013

    Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      57/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        151/PMK.05/2011

        Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 12 Sep 2011
        • Diundangkan: 12 Sep 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
        99/PMK.02/2009

        Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

        • Ditetapkan: 26 Mei 2009
        • Diundangkan: 26 Mei 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACATA PERHITUNGAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN
        257/PMK.02/2010

        Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Asabri (Persero).

        • Ditetapkan: 31 Des 2010
        • Diundangkan: 31 Des 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENYEDIAAN | DANA PENYELENGGARAAN
        98/PMK.02/2009

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

        • Ditetapkan: 15 Mei 2009
        • Diundangkan: 15 Mei 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
        87/PMK.05/2009

        Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

        • Ditetapkan: 30 Apr 2009
        • Diundangkan: 30 Apr 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
        164/PMK.07/2009

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

        • Ditetapkan: 04 Nov 2009
        • Diundangkan: 04 Nov 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Des 2009
        • Diundangkan: 23 Des 2009

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 191
        • 192
        • 193
        • ...
        • 202

        Loading...
        Quick Look - ??
        • anggaran pemerintah daerah...
        • manajemen anggaran kementerian...
        • efisiensi belanja pemerintah...
        • transparansi anggaran publik...
        • perencanaan keuangan negara...