JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15234 (Release-21)

    Ditemukan 2.069 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AIR MINUM | REKENING DANA INVESTASI
    114/PMK.05/2012

    Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusaha...

    • Ditetapkan: 04 Jul 2012
    • Diundangkan: 04 Jul 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
    242/PMK.03/2014

    Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

    • Ditetapkan: 24 Des 2014
    • Diundangkan: 24 Des 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH | PENCAIRAN DANA GEOTHERMAL
    178/PMK.05/2011

    Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 21 Nov 2011
    • Diundangkan: 21 Nov 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
    194/PMK.02/2011

    Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | DANA BAGI HASIL PAJAK
    246/PMK.07/2010

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap

    Memuat isi pasal...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
    241/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

    • Ditetapkan: 27 Des 2012
    • Diundangkan: 27 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
    39/PMK.03/2016

    Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

    • Ditetapkan: 22 Mar 2016
    • Diundangkan: 22 Mar 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
    244/PMK.07/2011

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    28/PUU-IX/2011

    Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 191
      • 192
      • 193
      • ...
      • 207
      Quick Look - ??