JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.004 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengelolaan utang negara "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
210/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

  • Ditetapkan: 10 Des 2009
  • Diundangkan: 10 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
259/PMK.04/2010

Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
    99/PMK.02/2009

    Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

    • Ditetapkan: 26 Mei 2009
    • Diundangkan: 26 Mei 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
    13/PMK.07/2010

    Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggar...

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PRINSIP SYARIAH | USAHA ASURANSI
      11/PMK.010/2011

      Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

      • Ditetapkan: 12 Jan 2011
      • Diundangkan: 12 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
      120/PMK.02/2010

      Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

      • Ditetapkan: 14 Jun 2010
      • Diundangkan: 14 Jun 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ALOKASI DANA BAGI HASIL | MINYAK DAN GAS BUMI
      14/PMK.07/2010

      Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

      • Ditetapkan: 25 Jan 2010
      • Diundangkan: 25 Jan 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENYEDIAAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
      158/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

      • Ditetapkan: 12 Okt 2009
      • Diundangkan: 12 Okt 2009

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 191
      • 192
      • 193
      • ...
      • 201

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi pengelolaan utang...
      • keterbukaan informasi keuangan...
      • akuntabilitas utang negara...
      • pengawasan fiskal pemerintah...
      • partisipasi publik dalam kebijakan utang...