JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15019 (Release-10)

    Ditemukan 2.027 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
    Dalam 0.013 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-IX/2011

      Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | MINYAK DAN GAS BUMI
        14/PMK.07/2010

        Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

        • Ditetapkan: 25 Jan 2010
        • Diundangkan: 25 Jan 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENYEDIAAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
        158/PMK.02/2009

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

        • Ditetapkan: 12 Okt 2009
        • Diundangkan: 12 Okt 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENDIDIKAN | FUNGSI
        84/PMK.07/2009

        Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

        • Ditetapkan: 23 Apr 2009
        • Diundangkan: 23 Apr 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        84/PUU-IX/2011

        Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XI/2013

          Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            57/PUU-VIII/2010

            Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              151/PMK.05/2011

              Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

              • Ditetapkan: 12 Sep 2011
              • Diundangkan: 12 Sep 2011

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
              99/PMK.02/2009

              Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

              • Ditetapkan: 26 Mei 2009
              • Diundangkan: 26 Mei 2009

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 192
              • 193
              • 194
              • ...
              • 203
              Quick Look - ??