JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.004 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengelolaan utang negara "
Dalam 0.061 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
    219/PMK.05/2009

    Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 17 Des 2009
    • Diundangkan: 17 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
    247/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
    184/PMK.06/2009

    Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 16 Nov 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | KEMENTERIAN KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
    100/PMK.05/2014

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

    • Ditetapkan: 02 Jun 2014
    • Diundangkan: 02 Jun 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
    123/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

    • Ditetapkan: 22 Jul 2009
    • Diundangkan: 22 Jul 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENYEDIAAN | DANA PENYELENGGARAAN
    98/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

    • Ditetapkan: 15 Mei 2009
    • Diundangkan: 15 Mei 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACATA PERHITUNGAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN
      257/PMK.02/2010

      Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Asabri (Persero).

      • Ditetapkan: 31 Des 2010
      • Diundangkan: 31 Des 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 192
      • 193
      • 194
      • ...
      • 201

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi pengelolaan utang...
      • keterbukaan informasi keuangan...
      • akuntabilitas utang negara...
      • pengawasan fiskal pemerintah...
      • partisipasi publik dalam kebijakan utang...