JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 2.011 hasil yang relevan dengan "anggaran pemerintah "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENEMPATAN LANGSUNG | PENERBITAN DAN PENJUALAN
75/PMK.08/2009

Penerbitan dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 17 Apr 2009
  • Diundangkan: 17 Apr 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
169/PMK.05/2009

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
217/PMK.05/2009

Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 17 Des 2009
  • Diundangkan: 17 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
PP 29 TAHUN 2009

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

  • Ditetapkan: 24 Mar 2009
  • Diundangkan: 24 Mar 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
    30/PMK.010/2010

    Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

    • Ditetapkan: 09 Feb 2010
    • Diundangkan: 09 Feb 2010

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 194
    • 195
    • 196
    • ...
    • 202

    Loading...
    Quick Look - ??
    • anggaran publik...
    • pengelolaan keuangan negara...
    • transparansi anggaran...
    • kebijakan fiskal...
    • efektivitas belanja pemerintah...