JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 57 hasil yang relevan dengan "DeFi "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DIFINITIF
198/PMK.07/2011

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 02 Des 2011
  • Diundangkan: 02 Des 2011
Thumbnail
KABUPATEN DAN KOTA | ALOKASI DIFINITIF
222/PMK.07/2010

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 17 Des 2010
  • Diundangkan: 17 Des 2010
Thumbnail
ALOKASI DIFINITIF | KABUPATEN DAN KOTA
211 /PMK.07/2009

Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Des 2009
Thumbnail
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | TAHUN ANGGARAN 2008
198/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008.

  • Ditetapkan: 02 Des 2008
  • Diundangkan: 02 Des 2008
Thumbnail
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | KABUPATEN DAN KOTA
166/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007

  • Ditetapkan: 16 Des 2007
  • Diundangkan: 16 Des 2007
Thumbnail
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA | GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
212/PMK.07/2010

Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Angga...

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010
Thumbnail
KABUPATEN DAN KOTA | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
214/PMK.07/2009

Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 15 Des 2009
  • Diundangkan: 15 Des 2009
Thumbnail
PENETAPAN | ALOKASI DIFINITIF
189/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran...

  • Ditetapkan: 20 Nov 2008
  • Diundangkan: 20 Nov 2008
Thumbnail
ALOKASI DANA BAGI HASIL | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
231/PMK.07/2012

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012
Thumbnail
BAGIAN PEMERINTAH | PENETAPAN ALOKASI
164/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun A...

  • Ditetapkan: 17 Des 2007
  • Diundangkan: 17 Des 2007
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • DeFi dalam konteks kementerian keuangan...
  • regulasi DeFi...
  • dampak ekonomi DeFi...
  • kebijakan pengawasan DeFi...
  • inovasi keuangan terdesentralisasi...