JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 976 hasil yang relevan dengan "Monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PMK 130 TAHUN 2024

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
KEP-188/BC/2025

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 Tentang Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau...

  • Ditetapkan: 30 Sep 2025
  • Diundangkan: 30 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERDAGANGAN PREFERENSIAL | TARIF BEA MASUK
89/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemeri...

  • Ditetapkan: 30 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA | BARANG KENA CUKAI
PMK 17 TAHUN 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Mar 2024
  • Diundangkan: 16 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
219/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republi...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 167 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGELOLA FISKAL | PENGELOLAAN DANA
PMK 91 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 131 TAHUN 2023

Pendanaan Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga

  • Ditetapkan: 01 Des 2023
  • Diundangkan: 05 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENCEMARAN LINGKUNGAN
PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

  • Ditetapkan: 20 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA | PENGEMBALIAN
PMK 153 TAHUN 2023

Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 98

Loading...
Quick Look - ??
  • Monitoring kebijakan fiskal...
  • Evaluasi efektivitas anggaran...
  • Analisis dampak kebijakan perpajakan...
  • Transparansi laporan keuangan...
  • Indikator kinerja sektor publik...