Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga
Relevan terhadap
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Relevan terhadap dan
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap dan
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Relevan terhadap
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
Relevan terhadap
Pengelolaan Transfer ke Daerah
Relevan terhadap
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap