PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 06 Mar 2023
• Diundangkan: 06 Mar 2023

PP 38 TAHUN 2025

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

• Ditetapkan: 10 Sep 2025
• Diundangkan: 10 Sep 2025

Relevan terhadapPasal 33

210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

• Ditetapkan: 29 Des 2017
• Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadapPasal 4, Pasal 10, dan Pasal 13

68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

• Ditetapkan: 21 Jun 2021
• Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadapPasal 1

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

UU 28 TAHUN 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 27 Okt 2022
• Diundangkan: 27 Okt 2022

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

128/PMK.010/2019

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Danjatau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Peng...

• Ditetapkan: 06 Sep 2019

PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

• Ditetapkan: 10 Des 2024
• Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadapPasal 1

7/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

• Ditetapkan: 02 Jan 2013
• Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadapPasal 2