JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 41 hasil yang relevan dengan "barang cacat pajak "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
SURAT PAKSA | PAJAK
UU 19 TAHUN 1997

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

  • Ditetapkan: 23 Mei 1997
  • Diundangkan: 23 Mei 1997

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBEBASAN BEA MASUK | PENYANDANG CACAD
142/KMK.05/1997

Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra Dan Penyandang Cacat Lainnya

  • Ditetapkan: 31 Mar 1997
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
207/PMK.07/2018

Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
05 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf B PMK No 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang termasuk dalam jenis barang yang...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    64P/HUM/2013

    Uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Undang-Undan...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      FAKTUR PAJAK | BIDANG PAJAK
      84/PMK.03/2012

      Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

      • Ditetapkan: 06 Jun 2012
      • Diundangkan: 06 Jun 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG IMPOR | PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
      34/PMK.010/2017

      Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

      • Ditetapkan: 01 Mar 2017
      • Diundangkan: 01 Mar 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      70 P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        80/PUU-XII/2014

        Pengujian Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • barang cacat pajak...
          • proses pengembalian pajak...
          • penanganan barang cacat...
          • ketentuan perpajakan barang cacat...
          • evaluasi nilai barang cacat...