JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 727 hasil yang relevan dengan "dampak industri terhadap fiskal negara "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PMK 29 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene

  • Ditetapkan: 05 Mei 2025
  • Diundangkan: 14 Mei 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | IMPOR PRODUK BENANG KAPAS
PMK 67 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas

  • Ditetapkan: 08 Okt 2025
  • Diundangkan: 20 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | BIDANG FISKAL
PMK 8 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 10 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYALURAN | BENCANA ALAM
PMK 28 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

  • Ditetapkan: 21 Apr 2025
  • Diundangkan: 28 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
3/PMK.03/2022

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  • Ditetapkan: 21 Jan 2022
  • Diundangkan: 25 Jan 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANTI DUMPING | BEA MASUK
PMK 21 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan

  • Ditetapkan: 06 Mar 2025
  • Diundangkan: 11 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PREMI
PP 34 TAHUN 2023

Besaran Bagran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan

  • Ditetapkan: 16 Jun 2023
  • Diundangkan: 16 Jun 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
96/PMK.04/2022

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemu...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 13 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PERUBAHAN KETIGA
118/PMK.07/2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam r...

  • Ditetapkan: 20 Jul 2022
  • Diundangkan: 25 Jul 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANTI DUMPING | UBIN KERAMIK
PMK 70 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 09 Okt 2024
  • Diundangkan: 14 Okt 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 73

Loading...
Quick Look - ??
  • industri dan pendapatan negara...
  • pajak industri dan pertumbuhan ekonomi...
  • investasi industri dan dampak fiskal...
  • dampak ekonomi sektor industri terhadap anggaran negara...
  • kebijakan fiskal untuk mendukung industri nasional...