JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 379 hasil yang relevan dengan "dana bagi hasil pajak "
Dalam 0.007 detik
Thumbnail
PAJAK | ALOKASI DANA BAGI HASIL
77/PMK.07/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 29 Apr 2014
  • Diundangkan: 29 Apr 2014
Thumbnail
DANA BAGI HASIL PAJAK | PERUBAHAN KEDUA
236/PMK.07/2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 19 Des 2014
  • Diundangkan: 19 Des 2014
Thumbnail
BAGIAN DAERAH | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
03/PMK.07/2007

Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun 2007

  • Ditetapkan: 25 Jan 2007
  • Diundangkan: 25 Jan 2007
Thumbnail
PERUBAHAN | DANA BAGI HASIL
35/PMK.07/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 15 Feb 2013
  • Diundangkan: 15 Feb 2013
Thumbnail
ALOKASI DANA BAGI HASIL | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
231/PMK.07/2012

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PERUBAHAN
74/PMK.07/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 05 Apr 2011
  • Diundangkan: 05 Apr 2011
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
102/PMK.07/2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran...

  • Ditetapkan: 09 Jul 2013
  • Diundangkan: 09 Jul 2013
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
223/PMK.07/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun ...

  • Ditetapkan: 17 Des 2010
  • Diundangkan: 17 Des 2010
Thumbnail
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | PAJAK PENGASILAN PS.21
204/PMK.07/2012

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 17 Des 2012
  • Diundangkan: 17 Des 2012
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ALOKASI SEMENTARA
218/PMK.07/2012

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 21 Des 2012
  • Diundangkan: 21 Des 2012

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 38

Loading...
Quick Look - ??
  • dana bagi hasil pajak...
  • alokasi dana untuk daerah...
  • transparansi pengelolaan pajak...
  • mekanisme distribusi pajak...
  • dampak kebijakan fiskal terhadap daerah...