JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 56 hasil yang relevan dengan "data compliance in public sector "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
TATA CARA | TAHUN ANGGARAN 2019
206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
ANGGARAN | BIDANG ANGGARAN
108/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 04 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      32/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        80/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          102/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            3/PUU-XVI/2018

            Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              13/PUU-XIV/2016

              Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

                Relevan terhadap

                • 1
                • 2
                • 3
                • ...
                • 6

                Loading...
                Quick Look - ??
                • data kepatuhan sektor publik...
                • regulasi keuangan publik...
                • akuntabilitas anggaran pemerintah...
                • transparansi data keuangan...
                • manajemen risiko pada sektor publik...