JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 27 hasil yang relevan dengan "e-voting system security protocols "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
STANDAR BIAYA MASUKAN | TAHUN ANGGARAN 2016
65/PMK.02/2015

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2015
  • Diundangkan: 26 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2011 | STANDAR BIAYA
100/PMK.02/2010

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 06 Mei 2010
  • Diundangkan: 06 Mei 2010
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
97/PMK.01/2017

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2017
  • Diundangkan: 19 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | ILMU PELAYARAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
185/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

  • Ditetapkan: 30 Nov 2016
  • Diundangkan: 30 Nov 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
54/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada K...

  • Ditetapkan: 05 Apr 2016
  • Diundangkan: 05 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN | TARIF LAYANAN BLU
4/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan.

  • Ditetapkan: 08 Jan 2018
  • Diundangkan: 09 Jan 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
3/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan.

  • Ditetapkan: 08 Jan 2018
  • Diundangkan: 09 Jan 2018
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-XVIII/2020

Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3

    Loading...
    Quick Look - ??
    • e-voting system security protocols...
    • secure online voting mechanisms...
    • financial implications of e-voting security...
    • digital identity verification for voting...
    • government policy on voting technology security...