JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 881 hasil yang relevan dengan "evaluasi risiko dalam e-procurement "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBIAYAAN
PMK 112 TAHUN 2024

Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 20 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JAMINAN KECELAKAAN KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 7 TAHUN 2025

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri padat Karya Tertentu Tahun 2025

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025
Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | SURAT BERHARGA NEGARA
PMK 59 TAHUN 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dala...

  • Ditetapkan: 11 Agu 2025
  • Diundangkan: 11 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | RENCANA STRATEGIS
PERPRES 80 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/lembaga

  • Ditetapkan: 30 Jun 2025
  • Diundangkan: 30 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA DOMESTIK
PMK 137 TAHUN 2024

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENYALURAN | BENCANA ALAM
PMK 28 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

  • Ditetapkan: 21 Apr 2025
  • Diundangkan: 28 Apr 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SURAT UTANG NEGARA | PASAR PERDANA DOMESTIK
PMK 94 TAHUN 2025

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PETUNJUK TEKNIS | TUNJANGAN HARI RAYA
PMK 23 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 12 Mar 2025
  • Diundangkan: 13 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN | PEMERIKSAAN
PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 21 Jan 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 89

Loading...
Quick Look - ??
  • evaluasi risiko e-procurement...
  • manajemen risiko pengadaan barang dan jasa...
  • transparansi dan akuntabilitas pengadaan...
  • mitigasi risiko dalam pengadaan elektronik...
  • best practices e-procurement di sektor publik...