JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 29 hasil yang relevan dengan "fasilitas perpajakan debitur "
Dalam 0.049 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERBANKAN
UU 10 TAHUN 1998

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

  • Ditetapkan: 10 Nov 1998
  • Diundangkan: 10 Nov 1998

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
185/PMK.02/2020

Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 24 Nov 2020
  • Diundangkan: 24 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
89/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      UU 11 TAHUN 2020

      Cipta Kerja

      • Ditetapkan: 02 Nov 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      45/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        47/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3

          Loading...
          Quick Look - ??
          • fasilitas pengurangan pajak debitur...
          • insentif pajak untuk debitur...
          • pemulihan pajak bagi debitur...
          • pelayanan perpajakan khusus debitur...
          • dukungan fiskal bagi debitur...