JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.530 hasil yang relevan dengan "kebijakan obligasi pemerintah di Indonesia "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPASITAS FISKAL DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | RENCANA STRATEGIS
PERPRES 80 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/lembaga

  • Ditetapkan: 30 Jun 2025
  • Diundangkan: 30 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 107 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2021 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asi...

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2025

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban APBN

  • Ditetapkan: 28 Mei 2025
  • Diundangkan: 28 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 253

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan obligasi pemerintah Indonesia...
  • pengelolaan utang negara...
  • dampak obligasi terhadap perekonomian...
  • strategi penerbitan obligasi...
  • investasi obligasi pemerintah...