JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 155 hasil yang relevan dengan "kemitraan keuangan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
225/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) unt...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TARIF BEA MASUK
226/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) unt...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
50/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republ...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 152 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Men...

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERPAJAKAN | PETUNJUK TEKNIS
PMK 108 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP | PERUBAHAN
90/PMK.010/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluru...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEMITRAAN EKONOMI | TARIF BEA MASUK
48/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara da...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 16

Loading...
Quick Look - ??
  • kemitraan publik-swasta...
  • pendanaan berkelanjutan...
  • investasi infrastruktur...
  • inovasi keuangan...
  • kemudahan akses layanan keuangan...