Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap dan
Pedoman Penatausahaan Piutang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Relevan terhadap
Pengelolaan Dana Desa
Relevan terhadap
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Relevan terhadap dan
Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan
Relevan terhadap dan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Relevan terhadap
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Relevan terhadap