JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 121 hasil yang relevan dengan "pelatihan pegawai negeri sipil "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
EKOSISTEM | GAMBUT
PP 71 TAHUN 2014

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

  • Ditetapkan: 12 Sep 2014
  • Diundangkan: 12 Sep 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 44 TAHUN 2023

Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

  • Ditetapkan: 26 Apr 2023
  • Diundangkan: 27 Apr 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 76 TAHUN 2020

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 21 Des 2020
  • Diundangkan: 22 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEGAWAI NEGERI SIPIL | MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PP 11 TAHUN 2017

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 30 Mar 2017
  • Diundangkan: 30 Mar 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
113/PMK.02/2021

Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 25 Agu 2021
  • Diundangkan: 26 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
119/PMK.07/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Ana...

  • Ditetapkan: 21 Jul 2022
  • Diundangkan: 22 Jul 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | TARIF
PP 15 TAHUN 2016

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 25 Mei 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
JENIS DAN TARIF | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PP 76 TAHUN 2013

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Nov 2013
  • Diundangkan: 21 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
TUGAS BELAJAR | BIDANG UMUM
PMK 34 TAHUN 2024

Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 29 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • pelatihan pegawai negeri sipil kementerian keuangan...
  • pengembangan kompetensi PNS bidang keuangan...
  • manajemen keuangan publik untuk pegawai negeri...
  • pelatihan akuntansi dan audit PNS...
  • peningkatan kinerja pegawai negeri dalam pengelolaan anggaran...