JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 146 hasil yang relevan dengan "pemulihan ekonomi pasca-pandemi pariwisata "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
TARIF BLU | KEMENTERIAN KEUANGAN | TARIF LAYANAN BLU
1/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 14 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-3/PB/2021

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 19 Feb 2021
  • Diundangkan: 19 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | PENEMPATAN
104/PMK.05/2020

Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 06 Agu 2020
  • Diundangkan: 07 Agu 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | KEUANGAN NEGARA | COVID-19
PP 23 TAHUN 2020

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diasease 2019 (C...

  • Ditetapkan: 09 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
201/PMK.07/2022

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 16 Des 2022
  • Diundangkan: 19 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PMK.08/2021

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan E...

  • Ditetapkan: 01 Apr 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
27/PMK.08/2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Bada...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • pemulihan ekonomi pariwisata...
  • stimulus fiskal untuk industri pariwisata...
  • investasi infrastruktur pariwisata...
  • kebijakan perpajakan untuk sektor pariwisata...
  • pengembangan pariwisata berkelanjutan...