JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.406 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran pusat dan daerah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
97/PMK.02/2022

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 10 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPASITAS FISKAL DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA | IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PMK 26 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PMK 40 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 13 Jun 2025
  • Diundangkan: 20 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | DANA ALOKASI UMUM
PMK 19 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility

  • Ditetapkan: 03 Mar 2023
  • Diundangkan: 03 Mar 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA PERPAJAKAN
PER-7/PJ/2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 38 TAHUN 2025

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 10 Sep 2025
  • Diundangkan: 10 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
SURAT UTANG NEGARA | PASAR PERDANA DOMESTIK
PMK 94 TAHUN 2025

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 241

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan anggaran negara...
  • sistem akuntabilitas kinerja...
  • perencanaan anggaran berbasis hasil...
  • pengendalian keuangan daerah...
  • transparansi anggaran publik...