JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 219 hasil yang relevan dengan "pentingnya validasi data dalam SPT "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
TATA CARA PERPAJAKAN
PER-7/PJ/2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 37 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-24/PB/2020

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web

  • Ditetapkan: 10 Des 2020
  • Diundangkan: 10 Des 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 43 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi ...

  • Ditetapkan: 26 Apr 2023
  • Diundangkan: 27 Apr 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 21 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | BIDANG PERBENDAHARAAN
171/PMK.05/2021

Pelaksanaan Sistem Sakti

  • Ditetapkan: 25 Nov 2021
  • Diundangkan: 29 Nov 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENILAIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PMK 85 TAHUN 2024

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
214/PMK.02/2021

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 22

Loading...
Quick Look - ??
  • validasi data SPT...
  • pentingnya akurasi data pajak...
  • pengendalian mutu informasi keuangan...
  • kewajiban pelaporan SPT yang tepat...
  • transparansi dalam dan integritas data pajak...