JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 167 hasil yang relevan dengan "perbandingan sistem perpajakan syariah dan konvensional "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
124/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 02 Sep 2020
  • Diundangkan: 07 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
213/PMK.08/2019

Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 167 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
GAJI | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
11/PMK.05/2016

Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umu...

  • Ditetapkan: 29 Jan 2016
  • Diundangkan: 29 Jan 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
69/PMK.08/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuildin...

  • Ditetapkan: 15 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
187/PMK.05/2021

Skema Subsidi Resi Gudang

  • Ditetapkan: 15 Des 2021
  • Diundangkan: 16 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PENILAIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PMK 85 TAHUN 2024

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • perbandingan pajak syariah dan konvensional...
  • sistem perpajakan dalam ekonomi syariah...
  • dampak perpajakan syariah terhadap perekonomian...
  • kebijakan fiskal dalam sistem syariah dan konvensional...
  • transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia...