JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 43 hasil yang relevan dengan "real-time financial monitoring system "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 28 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Ditetapkan: 18 Apr 2019
  • Diundangkan: 18 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | BIDANG ANGGARAN
108/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 04 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    3/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
      97/PMK.01/2017

      Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 18 Jul 2017
      • Diundangkan: 19 Jul 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      190/PMK.07/2021

      Pengelolaan Dana Desa

      • Ditetapkan: 16 Des 2021
      • Diundangkan: 24 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
      6/PMK.05/2019

      Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

      • Ditetapkan: 29 Jan 2019
      • Diundangkan: 29 Jan 2019

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5

      Loading...
      Quick Look - ??
      • sistem pemantauan keuangan real-time...
      • analisis risiko keuangan...
      • laporan keuangan berbasis teknologi...
      • transparansi anggaran pemerintah...
      • pengelolaan keuangan publik digital...