JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 33 hasil yang relevan dengan "real-time monitoring public assets "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
190/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 16 Des 2021
  • Diundangkan: 24 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
6/PMK.05/2019

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 29 Jan 2019
  • Diundangkan: 29 Jan 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    45/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      49/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        37/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4

          Loading...
          Quick Look - ??
          • real-time monitoring public assets...
          • digitalisasi aset publik...
          • pengawasan keuangan publik...
          • transparansi anggaran pemerintah...
          • manajemen risiko aset publik...