JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 41 hasil yang relevan dengan "sanksi pajak terlambat "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK DAERAH | RETRIBUSI DAERAH
UU 28 TAHUN 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  • Ditetapkan: 15 Sep 2009
  • Diundangkan: 15 Sep 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 44 TAHUN 2022

Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Ditetapkan: 02 Des 2022
  • Diundangkan: 02 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN/LEMBAGA
192/PMK.02/2012

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga.

  • Ditetapkan: 04 Des 2012
  • Diundangkan: 04 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 28 TAHUN 2007

Perubahan Ketiga atas Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Ditetapkan: 17 Jul 2007
  • Diundangkan: 17 Jul 2007

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UU 42 TAHUN 2009

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2009
  • Diundangkan: 15 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
AKUNTAN PUBLIK
UU 5 TAHUN 2011

Akuntan Publik.

  • Ditetapkan: 03 Mei 2011
  • Diundangkan: 03 Mei 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
UNDANG-UNDANG | PERUBAHAN KEDUA
UU 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

  • Ditetapkan: 02 Agu 2000
  • Diundangkan: 02 Agu 2000

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 17 TAHUN 2003

Keuangan negara

  • Ditetapkan: 05 Apr 2003
  • Diundangkan: 04 Mei 2003
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi pajak...
  • keterlambatan pembayaran pajak...
  • peraturan perpajakan terbaru...
  • konsekuensi pajak terlambat...
  • pengelolaan kewajiban pajak...