JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 40 hasil yang relevan dengan "sanksi pembayaran PBB "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA
UU 21 TAHUN 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

  • Ditetapkan: 19 Apr 2007
  • Diundangkan: 19 Apr 2007
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
244/PMK.03/2015

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

  • Ditetapkan: 28 Des 2015
  • Diundangkan: 28 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
3/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGEMBALIAN | KELEBIHAN PEMBAYARAN
    17/PMK.03/2011

    Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 24 Jan 2011
    • Diundangkan: 24 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
        16/PMK.03/2011

        Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Jan 2011
        • Diundangkan: 24 Jan 2011

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sanksi pembayaran PBB...
        • ketentuan PBB...
        • mekanisme pembayaran pajak...
        • pengelolaan pajak daerah...
        • kewajiban perpajakan PBB...