JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.529 hasil yang relevan dengan "sinergi antara kementerian keuangan dan pemerintah daerah "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SAWIT
PMK 10 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 03 Mar 2026
  • Diundangkan: 06 Mar 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENILAIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PMK 85 TAHUN 2024

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | INDIKATOR
PMK 2 TAHUN 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi ...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DANA KEISTIMEWAAN
PMK 88 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TRANSISI | PENGGUNAAN ANGGARAN
PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

  • Ditetapkan: 04 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA ALOKASI UMUM | PENYELESAIAN
PMK 87 TAHUN 2025

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

  • Ditetapkan: 17 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | DANA ALOKASI UMUM
PMK 16 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara No...

  • Ditetapkan: 20 Mar 2024
  • Diundangkan: 21 Mar 2024

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 153

Loading...
Quick Look - ??
  • sinergi anggaran antara kementerian keuangan dan pemerintah daerah...
  • kerjasama pemberdayaan ekonomi daerah...
  • evaluasi kinerja keuangan daerah...
  • pengelolaan dana transfer pusat ke daerah...
  • transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah...