JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 13 hasil yang relevan dengan "sistem tiket efektif "
Dalam 0.007 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2011 | STANDAR BIAYA
100/PMK.02/2010

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 06 Mei 2010
  • Diundangkan: 06 Mei 2010
Thumbnail
PERKERETAAPIAN
UU 23 TAHUN 2007

Perkeretaapian.

  • Ditetapkan: 25 Apr 2007
  • Diundangkan: 25 Apr 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
  • 1
  • 2

Loading...
Quick Look - ??
  • sistem tiket elektronik kementerian keuangan...
  • manajemen tiket layanan publik...
  • pengelolaan pengaduan masyarakat...
  • optimisasi proses pelayanan pemerintahan...
  • transparansi sistem pengelolaan layanan...