JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 483 hasil yang relevan dengan "strategi kementerian keuangan dalam pengelolaan pajak untuk infrastruktur "
Dalam 0.065 detik
Thumbnail
DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 7 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 12 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
115/PMK.06/2020

Pemanfaatan Barang Milik Negara

  • Ditetapkan: 31 Agu 2020
  • Diundangkan: 31 Agu 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
147/PMK.01/2020

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 06 Okt 2020
  • Diundangkan: 22 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBIAYAAN
PMK 112 TAHUN 2024

Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 20 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | IBU KOTA NUSANTARA
PERPRES 62 TAHUN 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 69 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 13 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
87/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

  • Ditetapkan: 01 Jul 2021
  • Diundangkan: 01 Jul 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 49

Loading...
Quick Look - ??
  • strategi pengelolaan pajak infrastruktur...
  • peran kementerian keuangan dalam pembiayaan infrastruktur...
  • kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur...
  • optimalisasi pajak dalam pembangunan infrastruktur...
  • sinergi antara pajak dan investasi infrastruktur...